Bagaimana Langkah - Langkah Pemberdayaan Masyarakat?

Dalam pengembangan masyarakat kita telah mengetahui prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, namun dari sekian puluh prinsip yang ada, pokok intinya adalah partisipasi, kemandirian dan keswadayaan. Partisipasi diartikan bahwa setiap program melibatkan masyarakat, baik fisik, ide, dan materi. Keterlibatan disini memiliki makna keikutsertaan masyarakat secara fisikal dan mentalitas. Program selalu berasal dan untuk pemenuhan masyarakat, sehingga yang merencanakan adalah agen bersama masyarakat. Kemandirian artinya tujuan utama dari program untuk mengentaskan masyarakat dengan dirinya sendiri, dan agen hanya sekedar memberi stimulasi gagasan. Keswadayaan artinya bahwa setiap program harus dilakukan dengan kemampuan diri sendiri, sehingga segala bentuk intervensi hanyalah sebagai insentif saja.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berdasarkan beberapa langkah yang perlu diperhatikan, baik dalam lingkup umum maupun khusus. Pertama, melakukan analisis kebutuhan. Seseorang agen harus dapat mengenali apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ia harus melakukan need assesment. Analisis kebutuhan dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan di dalam memetakan apa yang mestinya diperbuat untuk pemberdayaan masyarakat.

Kedua, melakukan analisis situasi sosial atau social analysis, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai hambatan dan potensi, baik fisik maupun non-fisik yang mempengaruhi atas hidupnya masyarakat, dan kemudian menempatkan hasil analisis kebutuhan tersebut di dalam peta hambatan dan potensi yang dimaksud. Ketiga, menemukan berbagai program yang layak dijadikan sebagai basis pengembangan masyarkat, mungkin akan ditemui sekian banyak program yang relevan dengan analisis kebutuhan dan analisis situasi sosialnya.

Keempat, menentukan alternatif program yang diprioritaskan. Kelima, melakukan aksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program prioritaskan. Keenam, melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan program dan faktor-faktor penyebabnya. Melalui evaluasi ini akan ditindaklanjuti program berikutnya.

Masyarakat merupakan obyek tetapi juga sekaligus subyek pembangunan, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan tenaga pengembang masyarakat (pekerja sosial) sejauh mungkin diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, yakni masyarakat yang mampu merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan dan menilai usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Seseungguhnya pengembangan swasembada masyarakat merupakan siklus kegiatan yang bertahap, untuk materi pelatihan yang disusun mencakup:

1.    Persiapan sosial identifikasi potensi, masalah dan kebutuhan (Need Assessment)

Dalam persiapan sosial diperlukan adanya komunikasi antara pekerjaan sosial dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prosedur administratif di lokasi kegiatan. Informasi mengenai lokasi kegiatan perlu dimiliki, oleh karena itu base line survey perlu diadakan. Setelah prosedur administrasi dan gambaran umum lokasi didapat maka proses selanjutnya yaitu need assement  itu merupakan dialog antara PSK dan anggota masyarakat untuk memperoleh fakta (Fact Finding) antara lain kondisi fisik lokasi, sosial ekonomi, sumber pendapatan dan lingkungan. Pada saat itu juga diungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya dirumuskan alternatif pemecahan masalah secara serta penentuan prioritas-prioritas pemecahan masalah. Explanation PRA mungkin dapat membantu untuk memperlancar proses ini.

2.    Perencanaan program

Perencanaan program merupakan bagian dari pengembangan swadaya masyarakat yang membahas dan memutuskan tentang tujuan, target, waktu, pembagian peran dan tanggungjawab, sumber dana, sistem monitoring dan evaluasi yang semua dipahami oleh anggota masyarakat. Planning PRA bisa membantu analisis partisipatif terhadap penyusunan program.

3.    Pembentukan dan dinamisasi kelompok. Kelompok sebagai sarana untuk menangani masalah masyarakat, dapat dibentuk berdasarkan beberapa alternatif pendekatan, yaitu:

a.    Pendekatan berdasarkan kesamaan masalah

Dalam hal ini masyarakat didekati menurut kesamaan masalah yang dihadapi, misalnya masalah yang dihadapi pedagang makanan kecil, pedagang buah-buahan, pengrajin bambu. Pendekatan ini memiliki kekuatan antara lain memudahkan pendampingan karena masalahnya sama. Kelemahan dari pendekatan ini adalah sulit melakukan pendampingan secara berkelompok karena mungkin tempatnya berjauhan.

b.    Pendekatan berdasarkan tempat berkumpulnya

Masyarakat didekati berdasarkan tempat mereka berkumpul sehari-harinya, misalnya para pedagang sektor informal di pasar, petani di pedesaan. Pendekatan ini menguntungkan dari segi pengelompokan karena sudah berkumpul disuatu tempat tertentu.

c.    Pendekatan berdasarkan tempat tinggal

Pembinaan dilakukan dilokasi pemukiman, pendekatan ini mempunyai kelebihan terutama mudah diketahuinya latar belakang keluarga.

4.    Pelaksanaan program masyarakat

Koordinasi antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka merealisasikan program yang sudah ditentukan dengan sumber dana dan sumber daya yang ada.

5.    Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau sejauh mana program dilaksanakan, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dengan demikian dapat mengetahui penyimpangan dan penyebabnya. Monitoring adalah pemantauan kegiatan untuk melihat sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan. Evaluasi adalah pemantauan untuk melihat sejauh mana dampak yang diperoleh dalam kegiatan pengembangan masyarakat.

6.    Perencanaan tidak lanjut

Apabila dalam monitoring dan evaluasi ditemukan penyimpangan maka dilakukan perbaikan-perbaikan yang dituangkan dalam perencanaan tidak lanjut.

Wilson (Sumaryadi, 2004) mengemukakan bahwa kegitan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri atas:

1)   Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau patisipasi masyarakat.

2)   Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

3)   Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.

4)   Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat / perbaikannya.

5)   Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.

6)   Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

7)   Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Dilain pihak, Lippit (1961) dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana (planned change) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam 7 (tujuh) kegiatan pokok sebagaimana dikemukakan Kevin (....) yaitu:

1)   Penyadaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik atau teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Proses penyadaran seperti itulah yang dimaksudkan oleh Freire (1976) sebagai tugas utama dari setiap kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya penyuluhan.

2)   Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan kaitannya dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial budaya, dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.

3)   Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.

4)   Menunjukkan pentingnya perubahan yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global). Karena kondisi lingkungan ( internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.

5)   Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji-coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial budaya, dan politik atau kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Disamping itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korbanan yang terkecil.

6)   Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen atau pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indege-nous technology, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya.

7)   Melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung-gugat (akuntabilitas publik) dan penguatan kapasitas lokal.

Tentang hal ini, Tim Delivery (2004) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1)   Tahap 1. Seleksi lokasi

2)   Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

3)   Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat

a.    Kajian keadaan pedesaan partisipatif

b.    Pengembangan kelompok

c.    Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

d.   Monitoring dan evaluasi partisipatif

4)   Tahap 4. Pemandirian masyarakat

Adapun penjelasan tahap-tahap diatas sebagai berikut.

1.    Seleksi Lokasi/ Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

2.    Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.

            Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

3.    Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut, masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

a.         Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya.

Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keduanya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Proses ini meliputi:

1)    Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya,

2)    Persiapan penyelenggaraan pertemuan,

3)        Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan, dan

4)        Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

b.        Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi:

1)    Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah

2)        Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik

3)        Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah

4)        Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya

c.         Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

d.        Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (participatory monitoring and ecaluation/ PME).

PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

4.    Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mngelola sendiri kegiatannya.

Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a.         Penetapan dan pengenalan wilayah kerja

b.        Sosialisasi kegiatan, yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut

c.         Penyadaran masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik secara individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/ teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik

d.        Pengorganisasian masyarakat

e.         Pelaksanaan kegiatan

f.         Advokasi kebijakan

g.        Politisasi, yang dalam arti terus-menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis